Pengadaan di Ditjen Tanaman Pangan dan Perkebunan Diduga Bermasalah, Mentan Amran Copot Pejabat Terlibat Pupuk Palsu

Poto Ist/ ilustrasi Petani

EKSKLUSIF.CO - Belum lama ini, kabar menggemparkan soal beredarnya pupuk palsu yang melibatkan sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian membuat Mentan Amram geram bahkan sampai menindak tegas sejumlah pejabat eselon 2 dan eselon 3.

Menteri Pertanian Amran pun langsung menindak 11 pegawai yang diduga terlibat untuk memuluskan perusahaan pupuk palsu dan tidak berstandar saat pengadaan pupuk di Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, Menteri Pertanian Amran langsung melakukan sapu bersih di Kementerian Pertanian yang dipimpinnya.

Dalam konferensi persnya, Selasa, 26 November 2024 lalu, Menteri Pertanian Amran menyampaikan, mereka yang dinonaktifkan merupakan orang-orang yang menduduki jabatan direktur eselon 2 dan 3 yang terlibat dalam proses pengadaan pupuk.

"Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11. Itu Direktur Eselon 2, Eselon 3, yang memproses pengadaan pupuk, kami nonaktif," kata Amran.

Amran bahkan mengancam, tidak menutup kemungkinan ke-11 orang tersebut akan diproses ke penegak hukum.

"Dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen, bila perlu kami kirim ke penegak hukum," ujarnya.

Selain menonaktifkan 11 pegawai di kementan, Amran juga telah memasukkan empat perusahaan pupuk swasta yang mengedarkan pupuk palsu ke dalam daftar hitam. Keempat perusahaan yang melanggar, menurut Amran akan diproses hukum. Potensi kerugian petani akibat penggunaan pupuk palsu dari keempat perusahaan tersebut mencapai Rp 600 miliar.

Selain memasukkan 4 perusahaan ke dalam daftar hitam, Amran juga menindak 23 perusahaan pupuk yang menjual pupuk di bawah standar. Menurutnya, potensi kerugian petani akibat pupuk di bawah standar mencapai Rp 3,2 triliun.

Persoalan pengadaan pupuk di kementan sudah berlangsung lama

Setelah Menteri Pertanian Amran menindak pegawainya yang terlibat dalam peredaran pupuk palsu yang merugikan petani hingga Rp3,2 triliun, eksklusif.co mencoba melakukan investigasi.

Berdasarkan hasil investigasi, proses pengadaan pupuk di Kementerian Pertanian tahun 2021 yang akan didistribusikan kepada masyarakat diduga banyak bermasalah. Di antaranya, pengadaan pupuk senilai Rp30.661.609.306,00 diduga tidak melalui proses uji mutu. Salah satunya ditemukan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan senilai Rp16.590.646.000,00 yang diduga juga tidak melalui proses uji mutu.

Selain di Ditjen Tanaman Pangan, pengadaan pupuk di Ditjen Perkebunan senilai Rp560.500.000,00 juga diduga tidak melalui proses uji mutu. Berdasarkan penelusuran informasi yang diperoleh dari sumber, TA 2021 diduga kuat ada kontrak pengadaan pupuk di Ditjen Perkebunan dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 juga tidak dilengkapi hasil uji mutu senilai Rp560.500.000,00.

Menurut sumber tersebut, pengadaan pupuk dengan nilai kontrak Rp110.500.000,00 dan Rp560.500.000,00 pada Ditjen Perkebunan, untuk dokumen BASTBanpem di BBPPTP Surabaya itu hanya berupa surat pernyataan dari penyedia.

Persoalan pengadaan pupuk di Kementerian Pertanian itu diduga menjadi salah satu rangkaian kecurangan yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai Kementerian Pertanian bersama perusahaan pengadaan pupuk. Ironisnya, pada akhir tahun 2024, kecurangan itu mulai terkuak dan berujung pada tindakan tegas hingga pencopotan terhadap sejumlah direktur yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Amran.(Tim)