Belanja OPD di Jabar Dulunya Ugal-Ugalan, Kini Bakal Dipangkas Hingga Rp 2 Triliun di 2025, Salah Satunya ‘PUBLIKASI’

Poto Ist: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman

EKSKLUSIF.CO - Pada pemerintahan sebelumnya, sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jabar terkesan boros dalam mengelola anggaran. Bahkan di sejumlah OPD, ada yang memiliki anggaran jumbo untuk kebutuhan belanja media yang terkesan penuh dengan bau tak sedap.

Baru-baru ini juga terungkap besarnya anggaran kebutuhan air di Dinas Pendidikan Jabar yang membuat heboh, bahkan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi pun ikut dibuat kaget. Pasalnya, dalam kanal YouTube "Kang Dedi Mulyadi Channel" Sekda Herman Suryatman memaparkan sejumlah rincian belanja anggaran dari organisasi perangkat daerah. Saat itu, Sekda Herman mengungkap anggaran untuk tagihan air di Dinas Pendidikan mencapai angka fantastis, yakni Rp 6,7 miliar.

Kini Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) membuat simulasi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2025 sebagai bagian dari komitmen Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat terpilih. Simulasi ini juga mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dikutip dari keterangan resminya, Senin (27/1/2025), Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan, efisiensi anggaran akan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang objektif dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas.

"Rencana efisiensi ini dirancang untuk memastikan optimalisasi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat," kata Herman.

Herman juga menjelaskan, rencana efisiensi itu akan bersumber dari berbagai pos pendanaan, antara lain belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti perjalanan dinas dan kebutuhan rutin lainnya, serta bantuan keuangan dan hibah kecuali yang sifatnya wajib dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

"Hasil simulasi sementara menunjukkan potensi efisiensi yang dapat mencapai lebih dari Rp2 triliun," kata Herman.

Realokasi Hasil Efisiensi

Herman juga menjelaskan, dana hasil efisiensi itu akan dialokasikan untuk sejumlah proyek strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat, antara lain pembangunan jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, elektrifikasi atau pemasangan jaringan listrik, serta pembangunan ruang kelas baru.

"Namun, hasil ini masih berupa simulasi yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Keputusan final akan ditetapkan oleh Gubernur dan dibahas bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan APBD Perubahan 2025," imbuhnya.

Herman menegaskan, prinsip dasar efisiensi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendasar. 

"Efisiensi ini tidak akan mereduksi pelayanan dasar. Sebaliknya, kami memastikan pelayanan semakin optimal," tuturnya.

Arahan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Efisiensi APBD Jabar 2025 juga sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. 

Dalam Inpres tersebut, Presiden menetapkan efisiensi belanja negara sebesar Rp 306 triliun, yang terdiri dari anggaran belanja kementerian sebesar Rp 256 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,596 triliun.

Presiden juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, untuk menerapkan langkah-langkah efisiensi. Instruksi tersebut tertuang dalam Diktum Keempat, di antaranya

1. Membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar atau focus group discussion.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
3. Membatasi belanja honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
7. Menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari TKD.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemda Provinsi Jabar berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat. Itu wujud komitmen untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat Jawa Barat. (ris/ray.s)