Menteri Pertanian Tak Main-main, Demi Berantas Kejahatan Pupuk Petani, Masyarakat Bisa Laporkan ke Nomor Pengaduan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat acara pelepasan Bantuan Alat Mesin Pertanian dari Brigade Pangan dalam mewujudkan Swasembada Pangan melalui Program Optimasi Lahan di Marauke yang berlangsung di Lapangan Yonif 757/GV Mako, Jl Poros Harapan Makmur, Kp.Ivimahad, Distrik Kurik Marauke, Papua Selatan, Senin (25/11/2024).

EKSKLUSIF.CO - Kementan (Kementan) tegas memasukkan empat perusahaan pupuk ke dalam daftar hitam karena terbukti mengedarkan pupuk palsu. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan, keputusan ini diambil setelah menindaklanjuti laporan yang masuk ke kanal pelaporan Kementan.

"Jadi kami menerima laporan dari nomor handphone yang kami sebarkan di media. Setelah kami terima laporan, langsung kami cek dan kami tindak," kata Mentan Amran saat jumpa pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Mentan Amran mengungkapkan, laporan pupuk palsu itu diterima 1-2 bulan lalu. Tak tinggal diam, Kementan membentuk tim khusus dan langsung memeriksa sampel di laboratorium.

“Sesuai laporan masyarakat bahwa ada pupuk palsu yang beredar. Kami sudah cek dan kirim ke laboratorium IPB dan laboratorium tanah BSIP, hasilnya ada 4 perusahaan pupuknya palsu dan 23 perusahaan pupuk di bawah standar,” ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan, pada Selasa (26/11/2024), Kementerian Pertanian mengumumkan ada 4 perusahaan yang masuk daftar hitam dan dilaporkan ke penegak hukum karena terbukti mengedarkan pupuk palsu. Sementara itu, 23 perusahaan dengan spesifikasi pupuk di bawah standar akan diproses lebih lanjut di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian.

“Ke-4 perusahaan itu kami blacklist, kemudian berkasnya kami kirim ke penegak hukum. Ke-23 perusahaan yang tidak susai standar kami proses di Itjen, bisa dikenakan sanksi, dan kalau terbukti juga akan kami kirim ke penegak hukum,” ungkapnya.

Mentan Amran juga menegaskan, perusahaan yang masuk daftar hitam itu akan terus diawasi. 

"Kita akan cek ke depannya. Kalau kemudian mereka bikin perusahaan baru dan ownernya sama, kita tetap blacklist," tuturnya.

Tak hanya itu, Mentan Amran juga tegas kepada internal Kementan yang terlibat. Sebanyak 11 pegawai dinonaktifkan yang terdiri dari pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan staf.

Mentan Amran menekankan, 'bersih-bersih' di sektor pertanian merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi petani Indonesia. Oleh karena itu, sejak Oktober 2024, Kementan membuka nomor pengaduan agar masyarakat dapat melaporkan praktik percaloan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau perbuatan melawan hukum lainnya di sektor pertanian.

"Yang terpenting ini kita kawal terus. Ini perintah Bapak Presiden Prabowo, bahwa tidak boleh main-main di sektor pertanian. Seluruh sektor harus memberantas praktik korupsi atau yang melanggar hukum," tuturnya.

Seperti diketahui, dalam upaya tegas memberantas korupsi dan mafia pangan, Menteri Pertanian Amran kembali membongkar kenakalan atas kejahata yang diduga dilakukan perusahaan pupuk yang mengedarkan pupuk palsu atau pupuk tak berstandar. Dari penyelewengan yang dilakukan perusahaan tersebut, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp316 miliar dan kerugian petani ditaksir mencapai Rp3,23 triliun.(WAN)