Nasib Kasus Iklan Bank BJB di Tangan KPK, Kinerja OJK dinilai Hanya Omon Omon

 Foto: Ilustrasi

EKSKLUSIF.CO - Terkait dugaan korupsi iklan di Bank bjb, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdalih secara resmi belum mendapatakan informasinya. Hal itu diutarakan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Menurut Dian, pihaknya belum mengetahui secara pasti informasi tersebut karena masih sebatas penyampaian ke publik.

 

“Kita belum inform-kan, secara resmi belum inform. Itu kan masih disampaikan ke publik, tapi kita belum tahu seperti apa. Tentu ada prosesnya terkait itu,” kata Dian kepada wartawan seusai Peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 di Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Oktober 2024 lalu.

 

Padahal, di tempat berbeda, sebelumnya KPK melalui Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, dikutip Sabtu (14/9/2024) mengatakan, bahwa KPK telah menetapkan 5 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, terkait iklan BJB. Dua orang di antaranya berasal dari internal pihak BJB, termasuk jajaran pejabat tinggi berinisial YR. Sementara 3 orang lainnya merupakan pihak swasta.

 

Menanggapi penjelasan OJK, salah seorang pemerhati antikorupsi, yang tak ingin namanya dipublikasikan mengatakan, apa yang disampaikan oleh OJK hanya sekadar bentuk lepas tangan dari tanggung jawab dalam pengawasannya.

Baca juga: Kabar Heboh Dugaan Korupsi Dana Iklan Bank BJB

 

Menurutnya, OJK memiliki fungsi mengawasi setiap lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan ansuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga pembiayaan non bank lainnya. Selain itu ia juga menyampaikan OJK masih memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dana masyarakat yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, dan melakukan pengawasan terhadap keamanan dana masyarakat yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan.

 

‘’Bagaimana OJK bisa hanya memberikan penjelasan secara resmi belum Inform. Tugasnya OJK adalah menjamin dana masyarakat yang dikelola oleh perbankan. Selain menjamin, OJK juga punya tanggung jawab untuk mengawasi jika menyangkut keamanan dana masyarakat yang dikelola oleh perbankan. Padahal, sepatutnya OJK itu langsung merespons ketika mengetahui ada masalah yang sedang ditangani oleh KPK terkait dugaan penyelewengan dana iklan di bank bjb milik pemerintah daerah, bukan malah alih-alih berdalih ‘’secara resmi belum inform’’. Artinya, OJK selama ini kecolongan,’’ tandasnya, di Bandung, Sabtu (19/10/2024).

 

“OJK juga kan mengetahui saham bank bjb itu bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi ada saham seri B yang merupakan dana publik. Artinya ada dana masyarakat yang harus benar-benar dijamin keamanannya oleh OJK. Kok OJK gampang sekali ngomongnya,’’pungkasnya.(tim)