Dugaan Korupsi Dana Iklan BJB Rp 200 Miliar, Nama Orang Berpengaruh di BPK Ikut Terseret, IPW Minta KPK Tak Ragu Bidik Siapapun yang Terlibat

Foto Ilustrasi

EKSKLUSIF.CO – Lagi-lagi sejumlah media massa tertentu di Bandung kebagian dana Jumbo untuk iklan dan publikasi yang diberikan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tak tanggung-tanggung, dana hingga ratusan miliar itu diduga dikorupsi oleh sejumlah petinggi Bank BJB dan pejabat BPK RI dengan cara pemberian iklan kepada media.

Belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) sudah naik ke tingkat penyidikan.

Sementara itu, nama pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut terseret dalam penyidikan karena diduga sengaja mengaburkan temuan.

Ahmadi Noor Supit masuk dalam rilis KPK sebagai orang yang diduga menikmati uang haram hasil dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB.

Berdasarkan dari penelusuran yang dilakukan eksklusif.co, Ahmadi Noor Supit pernah meraih gelar Doktor Ekonomi Cum Laude dari UNMER Malang.

Kala itu, Ahmadi Noor Supit berhasil meraih gelar Doktor Ekonomi Cum Laude dari Universitas Merdeka Malang, Rabu, 9 Agustus 2023. Sebelumnya, Ahmadi Noor Supit telah menjalani Sidang Promosi Gelar Doktor Ilmu Ekonomi yang digelar di Ruang PPI, Gedung Rektorat UNMER Malang dan berhasil mempertahankan disertasinya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Public Watch (IPW) Mangapul Parulian Doloksaribu angkat bicara. Menurut Lian, sapaan akrabnya, kasus dugaan korupsi dana penempatan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk yang di Markup harus dibuka secara transparan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lebih lanjut Lian menegaskan, KPK tak perlu ragu untuk membidik siapa pun yang terlibat dalam pusaran kasus tersebut, meski akan menyeret nama-nama petinggi asosiasi jurnalis dan perusahaan agency hingga pejabat di pemerintah daerah.

Ia pun menyayangkan adanya dugaan keterlibatan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kerap terseret dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. Pasalnya, BPK yang seharusnya bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945, justru terkesan turut mengaburkan hasil temuannya untuk menutupi dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan oknum koruptor di lingkungan birokrasi pemerintahan.

''Contohnya, pada tahun 2023, ada 7 nama anggota dan pimpinan di BPK yang terjerat kasus korupsi. Saat itu, operasi tangkap tangan pertengahan November 2023, tim Komisi Pemberantasan (KPK) menemukan dan mengamankan uang tunai sekitar Rp1,8 miliar dan jam tangan Rolex yang menyeret nama pemeriksa pertama Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait kasus suap Pj Bupati Sorong,'' kata Lian, melalui telepon selulernya, Senin (1/10/24).

Seperti diberitakan oleh media, sebelumnya penyidik KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/9/2024), mengatakan dugaan korupsi penempatan dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB), sudah naik ke tingkat penyidikan.

"Bank BJB telah melakukan markup (penggelembungan-red) dana penempatan iklan pada 2021-2023. Total uang markup itu kurang lebih Rp200 miliar pada kurun waktu tersebut," ungkapnya.

Menurut Asep, penggelembungan tersebut mencapai 100 persen. Setiap iklan yang dipasang di satu media, seharga Rp200 juta dalam satu kali pemasangan, digelembungkan menjadi Rp400 juta.

Yang paling mengejutkan, uang sebanyak itu diduga tidak hanya mengalir ke Dirut BJB, tetapi juga ke sejumlah pejabat. Bahkan, uang tersebut mengalir ke Ahmadi Noor Supit agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghapus temuan tersebut.(tim/red)