Tahun 2023, Lulusan Siswa SMK Negeri di Kota Bandung Harus Telan Pil Pahit, Sementara Media Tertentu Dibanjiri Order Publikasi Pemda Jabar Hingga 47 Miliar

Foto: Ilustrasi
 
EKSKLUSIF.CO - Siswa SMK Negeri lulusan tahun 2024 di Jawa Barat dan Kota Bandung harus menelan pil pahit karena kebijakan keliru yang dilakukan Pemprov Jabar atas pemangkasan anggaran Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) sebesar 30% dari total anggaran sebesar Rp.1,5 triliun menjadi Rp.993 miliar pada tahun anggaran 2023.
 
Sementara itu, di saat yang sama, sejumlah media tertentu malah banjir order publikasi hingga menguras anggaran sebesar Rp. 47 miliar. Padahal sebagaimana diketahui, anggaran pendidikan mendapat porsi 20 persen dari APBN sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
 
Akibat kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di era Ridwan Kamil saat itu, sejumlah program kegiatan sekolah terpaksa dipangkas karena kekurangan dana. Lebih parahnya lagi, para siswa lulusan SMK Negeri di Kota Bandung tahun 2024 seolah diterlantarkan karena tidak dapat mengikuti uji kompetensi keahlian untuk sertifikasi calon lulusan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi (BNSP) di bawah Kementerian Ketenagakerjaan karena keterbatasan dana.
 
Lebih rinci, anggaran pendidikan tahun 2023 dari APBN 2023 yang terealisasi dilaporkan sebesar Rp513,38 triliun dari total anggaran sebesar Rp621,28 triliun dengan skema Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp346,56 triliun atau 52,1 persen dan anggaran pendidikan lainnya masuk melalui Pembiayaan antara lain Dana Abadi Pendidikan dan Dana Abadi Pondok Pesantren sebesar Rp15 triliun, yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. Selanjutnya, sebesar Rp47,31 triliun disalurkan ke beberapa kementerian atau lembaga yang memiliki program pendidikan.
 
Ironisnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di bawah pimpinan Penjabat Gubernur Bey Machmudin juga terkesan tidak peka terhadap permasalahan yang tengah dihadapi para siswa SMK disaat itu.
 
Bahkan pada pertengahan Mei 2023, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Sari Sundari mempertanyakan hal tersebut dan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar melakukan kajian ulang terhadap kebijakan pemangkasan anggaran Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) tersebut.
 
Saat itu, Sari Sundari berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan evaluasi untuk memastikan kebutuhan sekolah bisa terpenuhi, guna menjaga kualitas pendidikan bagi siswa. Mengingat pemengkasan BOPD akan berdampak pada terhambatnya aktivitas pendidikan siswa.
 
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat saat dikonfirmasi sejumlah media perihal penyerapan anggaran publikasi yang cukup besar itu, tak kunjung merespons pertanyaan wartawan.(Red)