Terintegrasi Hulu ke Hilir, Kementan Luncurkan Kawasan HDDAP 10.000 Hektar di 13 Kabupaten

Direktur Jenderal Hortikultura sekaligus Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Prihasto saat peluncuran Kawasan HDDAP 10.000 Hektar di 13 Kabupaten, Kamis (16/5/2024).

EKSKLUSIF.CO - Kementerian Pertanian bersama Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) mengadakan kick off pelaksanaan Proyek Pengembangan Hortikultura di Kawasan Lahan Kering atau Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP). Kegiatan ini berupa pengelolaan kawasan hortikultura terpadu hulu hingga hilir pada lahan kering seluas 10.000 hektar di 13 kabupaten di 7 provinsi se-Indonesia, Kamis (16/5/2024).

Direktur Jenderal Hortikultura sekaligus Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan kehadiran HDDAP diproyeksikan mampu menjawab berbagai tantangan hortikultura nasional.

HDDAP dirancang sedemikian rupa dengan pendekatan terpadu dan komprehensif dari hulu hingga hilir, meliputi lahan seluas 10 ribu hektar di 13 kabupaten di 7 provinsi antara lain Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara), Dairi, Karo, Sumedang, Batang, Wonosobo , Sumenep, Gresik, Lumajang, Buleleng, Enrekang, Gowa dan Ende.

HDDAP juga digadang-gadang mampu memanfaatkan dan mengakselerasi pengembangan hortikultura nasional menjadi lebih maju dan mendunia.

“HDDAP bertujuan mengkonsolidasikan 10 ribu hektare lahan kering dan petani hortikultura secara berkelanjutan dalam Lembaga Ekonomi Petani (KEP) di 13 kabupaten untuk menghasilkan produk hortikultura yang berkualitas sesuai kebutuhan dalam negeri, industri, dan ekspor. Output yang akan dicapai adalah terkonsolidasinya 10 ribu hektar lahan kering dan petani hortikultura secara berkelanjutan di lokasi HDDAP,” kata Prihasto. 

“Selain itu, ditargetkan terbentuknya 13 KEP yang bankable di 13 kabupaten lokasi,” imbuh Prihasto. 

“Kegiatan ini juga seiring program Presiden terpilih yakni makan siang gratis, dimana kita perlu menghasilkan produksi hortikultura yang berkualitas,” tegasnya.

Selaku Badan Pelaksana Executing Agency HDDAP, Prihasto mengajak seluruh pemangku kepentingan dan mitra HDDAP kerja baik pusat maupun daerah untuk bahu membahu bersinergi mensukseskan kegiatan ini.

Total lahan seluas 10 ribu hektare ini nantinya akan digunakan untuk pengembangan cabai, bawang merah, mangga, durian, manggis, jeruk, sayuran daun, tanaman obat dan aneka buah lainnya. Penentuan lokasi di 13 kabupaten dari total 514 kabupaten di Indonesia disebut telah melalui serangkaian proses perencanaan panjang melalui Feasibility Study (FS) serta SID.

Prihasto yang juga menjabat Plt. Sekjen Kementan menegaskan, salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan adalah adanya pembagian peran yang jelas bagi setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam HDDAP. Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai pemegang kebijakan tertinggi pelaksanaan HDDAP berperan dalam mengkoordinasikan tim pelaksana HDDAP pusat dan daerah serta mitra kerja terkait. Pemerintah Pusat bertugas memastikan seluruh aspek kegiatan berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Pemerintah Pusat juga berperan dalam menjalankan fungsi administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan tata kelola Pinjaman Luar Negeri. Seluruh pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan HDDAP dilakukan melalui Satker Pusat untuk kemudian diteruskan ke daerah sesuai rancangan kebutuhan.

“Pemerintah Daerah berperan dalam menjalankan fungsi koordinasi tim pelaksana HDDAP, menyiapkan sara prasarana pendukung serta bertanggung jawab atas usulan CPCL. Pemda (Pemerintah daerah-red) harus memastikan status lahan yang digunakan clear and clean sesuai dengan Rencana tata ruang wilayah,” jelasnya.

“Selain itu, Pemerintah Daerah membantu melaksanakan fungsi administrasi dan keuangan, melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi,” ujarnya.

 

“Ke depan, lembaga ekonomi petani atau KEP akan menjadi ujung tombak pelaksanaan HDDAP. KEP tersebut akan melakukan konsolidasi lahan dan petani untuk menghasilkan produk hortikultura yang berkualitas sesuai kebutuhan pasar secara berkelanjutan. Sekilas tampak sederhana, namun dalam praktiknya saya pastikan akan sangat kompleks dan dinamis. KEP dituntut mampu menjadi penghubung semua subsistem yang terbangun dalam HDDAP dari hulu hingga hilir berbasis permintaan pasar,” lanjutnya.

Kegiatan HDDAP menghadirkan model kemitraan bisnis yang saling menguntungkan antara KEP dan pihak swasta. Hingga saat ini, telah teridentifikasi 17 pihak swasta yang siap terlibat dalam kegiatan HDDAP. Keterlibatan perbankan dalam HDDAP berperan dalam penyediaan skema dan layanan kredit usaha bagi petani melalui penjaminan KEP untuk keberlanjutan usaha. Keterlibatan perbankan dalam proses bisnis HDDAP akan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kegiatan. Pada peresmian kegiatan tersebut turut hadir perusahaan offtake yang siap menyerap produk hasil petani yaitu PT Laris Manis Utama dan PT Bintang Pratama Sentosa.

Melalui kegiatan HDDAP yang dilaksanakan pada tahun 2024 hingga 2028 diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi petani hortikultura. Dampak ekonomi yang ditimbulkan berasal dari efisiensi penggunaan input produksi, peningkatan produksi dan produktivitas, serta peningkatan kualitas produk dan harga jual. Selain itu, peningkatan konektivitas jalan usaha pertanian dan penyediaan sumber air akan mendorong efisiensi budidaya dan meningkatkan rantai nilai. Simulasi sederhana rencana pengembangan komoditas hortikultura di lokasi HDDAP diproyeksikan dapat meningkatkan keuntungan petani hingga Rp 1,4 triliun atau meningkat 99%.

Hadir menjadi saksi, Plh Gubernur Jatim Bobby Soemiarsono mengatakan jajaran Pemprov Jatim mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas dukungannya dalam pengembangan komoditas hortikultura lahan kering di Jatim. Setidaknya ada tiga kabupaten di Jawa Timur yang menerima kegiatan HDDAP, yakni Kabupaten Lumajang, Gresik, dan Sumenep.

“Kami berharap Jawa Timur dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kontribusinya di tingkat nasional serta mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendukung penuh pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura di lahan kering melalui HDDAP mulai tahun 2024 sampai dengan 2028,” jelasnya.

Jawa Timur yang dalam hal ini mendapat kuota pengembangan pisang, manggis, kentang, kunyit, cabai, bawang merah, berharap program ini bisa berdampak pada peningkatan kualitas lahan dan kesejahteraan petani.

“Kami juga menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik, Lumajang dan Sumenep untuk berkomitmen dalam mendukung kegiatan tersebut sampai berhasil serta berkelanjutan,” tegasnya.

Senior Water Resources Specialist ADB, Junko Sagara, dalam kesempatan yang sama mengatakan, program HDDAP yang diwadahi oleh ADB dan IFAD dengan total anggaran Rp 1,7 triliun akan berlangsung selama 5 tahun.

“HDAP ini akan membantu 25 ribu kelompok tani, termasuk 5.000 petani wanita di 7 provinsi dan 13 kabupaten se-Indonesia,” jelasnya.

Dikatakannya, nilai tambah dari program ini antara lain aspek modernisasi pertanian, mendorong kerja sama petani dengan ssektor wasta, mendorong permintaan pasar, dan meningkatkan kapasitas kelompok tani yang berorientasi pada pelayanan bisni (dunia usaha-red).(*).