Sri Mulyani Sebut Pemberian 10 Kilogram Beras Bukan Bagian dari Bansos

Sri Mulyani saat menanggapi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Jumat (5/4/2024).

EKSKLUSIFCO - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa pembagian beras sebanyak 10 kilogram selama enam bulan tidak dianggarkan sebagai dana perlindungan sosial.

Sri Mulyani menjelaskan, hal itu dinilai sebagai bagian dari fungsi ekonomi untuk memperkuat ketahanan dan stabilitas harga pangan.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat menanggapi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Jumat (5/4/2024).

“Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ini masuk dalam fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos (perlindungan sosial),” kata Sri Mulyani.

Menurut dia, pada tahun 2023, Bapanas mendapat anggaran sebesar Rp10,2 triliun. Total bantuan pangan yang disalurkan mencapai 21,53 juta keluarga penerima manfaat melalui Perum Bulog pada September-November 2023.

“Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bapanas, diperlukan review BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mennjamin akuntabilitas dari permohonan yang diajukan,” kata Sri Mulyani.

Sementara pada tahun 2024, Sri Mulyani menyatakan anggaran Bapanas justru mengalami penurunan sebesar 30 persen dibandingkan tahun 2023. Badan tersebut hanya memiliki anggaran sebesar Rp6,71 triliun pada tahun 2024.

Seperti diketahui, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas bantuan sosial (bansos) yang dalam dalil Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud disebut-sebut dipolitisasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenangkan Prabowo. -Gibran pada Pilpres 2024.

Kedua kubu ini berdalih anggaran perlindungan sosial mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya, hampir menyamai besaran saat pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020. Selain Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini duduk berdampingan di meja yang sama.(rm).