JQR Ide Ridwan Kamil Tak Dilanjutkan Bey Machmudin, DPRD Jabar Sebut Program Tak Efektif Layak Dihentikan

DPRD Jabar (Foto ist: Humas).

EKSKLUSIF.CO - Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Sugianto Nanggolah mengatakan program pemerintah yang tidak efektif layak dihentikan agar program tersebut tidak membebani APBD.

“Saya sangat setuju, karena selama ini nggak ada kiprahnya (kemajuan-red) juga. Memang harus ada pembenahan menyeluruh,” kata Sugianto, kepada wartawan, Rabu (3/1/2024).

Menurutnya, Pemprov Jabar sudah memiliki OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memiliki tugas dan fungsi serupa dengan JQR, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos).

"Kaitannya yang menghabiskan biaya, APBD. Lebih baik dibubarkan," tegasnya.

Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka. Menurutnya, program JQR tidak sesuai harapan dan cenderung mengambil alih fungsi OPD. Seharusnya, dia mengatakan, JQR bisa melakukan lebih dari itu.

"Itu bukan quick response tapi kedaruratan saja. Mengmbil alih kerjaan orang lain. Hal seperti itu, tidak perlu ada lembaga sendiri," singkatnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Jabar Sabil Akbar menambahkan, pembubaran suatu program pemerintah merupakan hal yang wajar seiring pergantian kepemimpinan. Namun, kata Sabil, pembubaran JQR harus dibarengi dengan program baru yang jauh lebih baik.

“Iya terkait pembubaran, itu kan, adanya pergantian pimpinan itu hal yang biasa, yang penting harus ada penggantian secara tranformasi yang lebih obyektif, jangan sampai dibubarkan karena sifatnya kemanusiaan, harus ada pergantian seperti apa,” kata Sabil.

“Karena sifatnya kemanusiaan, apalagi aduan elektronik kan hal yang paling fleksibel dan respon cepat. Jadi harus ada yang lebih baik lagi,” pintanya.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar pembubaran JQR tidak dilakukan karena alasan politik. Meski begitu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jabar ini juga mendukung langkah Pemprov Jabar terkait pembubaran JQR.

“Pembubaran kan analisanya saya tida tahu y , tapi jangan dikaitkan dengan hal politis. Yang pasti saya secara pribadi mendukung hal yang dilakukan, asal ada perganitian yang lebih baik,” tutupnya.

Sekadar informasi, Pemprov Jabar menghentikan programJabar Quick Response (JQR) yang selama ini menjadi lembaga bantuan kemanusiaan di Jabar. Program Jabar Quick Response (JQR) yang digagas Ridwan Kamil saat menjabat Gubernur Jabar itu akhirnya tidak dilanjutkan oleh Pj Gubernur Bey Machmudin.

Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menilai penghentian program Jabar Quick Response (JQR) sudah tepat karena dianggap tidak efektif dan membebani anggaran APD serta telah mengambil alih tugas OPD lainnya. (ris ).