Kementan Terus Permudah Perizinan, Cepat dan Transparan

Kementan Terus Promosikan Perizinan yang Mudah, Cepat dan Transparan

EKSKLUSIF.CO - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan proses perizinan usaha bagi pelaku usaha di bidang pupuk dan benih hortikultura dilakukan melalui proses yang telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Melalui OSS, Kementerian Pertanian berharap dapat terus meningkatkan pelayanan prima.

“Kedepan semua pelayanan perizinan kita akan melalui OSS dimana portal P3T (pelayanan perizinan terpadu) dilakukan secara baik dalam memudahkan pelaku usaha,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono saat membuka acara Sosialisasi dan Workshop Perizinan Berusaha untuk Penunjang Kegiatan Berusaha (PB UMKU) Pupuk dan Benih Hortikultura di Jakarta, Kamis (2/3).

Kasdi mengatakan, sektor pertanian di masa pandemi Covid-19 tumbuh meyakinkan dengan capaian PDB pada triwulan II 2020 sebesar 16,24 persen. Selain itu, capaian ekspor dan kesejahteraan petani terus meningkat. Kondisi ini, kata Kasdi, membuka peluang usaha bagi pembuatan pupuk dan ekspor benih hortikultura.

“Produktivitas padi atau gabah Indonesia dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Bahkan Indonesia menduduki peringkat kedua dari 9 negara di Asia. Jadi pertanian itu sangat menjanjikan,” ujarnya.

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Leli Nuryati mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan merupakan fasilitasi yang diberikan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan mengembangkan sektor pertanian dengan baik.

“Yang pasti kami ingin meningkatkan ekosistem dan iklim usaha dengan proses perizinan yang lebih efektif dan mengubah dari pendekatan ex-ante atau pemenuhan persyaratan dimuka menjadi ex-post atau verifikasi,” ujarnya.

Meski demikian, kata Leli, pihaknya juga terus melakukan evaluasi layanan yang ada saat ini. Misalnya dengan memberikan ruang bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha untuk memberikan masukan, seperti yang dilakukan pada kegiatan ini.

“Tapi kita terus tekankan bahwa pelayanan prima harus dilakukan secara terus-menerus. Karena itu kami lakukan evaluasi terhadap layanan pendaftaran pupuk maupun pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura. Kita juga melakukan pengawasan guna mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” dia menjelaskan.

Leli menambahkan, selama ini pemerintah juga telah membuka ruang pengawasan bersama baik dengan pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga negara lainnya.

“Kebetulan kami baru saja melakukan uji coba pengawasan bersama dengan BKPM dan direktorat teknis di salah satu perusahaan di Blitar dan Malang,” pungjkasnya.