Malam Silaturahmi , SBY Singgung Wacana 3 Periode Presiden Jokowi dan Penundaan Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa APDESI 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).(dok. Sekretariat Presiden)

 

EKSKLUSIF.CO - Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat tiga periode belum berakhir. Sebelumnya, isu tersebut kembali hangat setelah disampaikan pada Temu Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022) lalu.

 

Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI Surtawijaya yang mendukung wacana periode ke-3 Jokowi itu sempat memicu polemik karena posisi kepala desa dinilai memiliki pengaruh politik yang cukup kuat bagi masyarakat. Selain itu, berbagai pihak mengatakan bahwa sebagai aparat pemerintah kepala desa tidak boleh terlibat dalam praktik politik praktis.

 

"Setelah Lebaran, kita deklarasi (dukungan tiga periode Presiden Jokowi). teman-teman dibawahkan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, menyatakan apa yang kita inginkan," kata Surtawijaya saat itu.

 

Isu tiga periode tersebut akhirnya membuat mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut geram. Pasalnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menilai, nilai-nilai utama demokrasi seperti supremasi, konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan, dan checks and balances merupakan nilai-nilai penting yang harus dijaga.

 

Dalam rangka Malam Silaturahmi dan kontemplasiPartai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta pada Minggu, 17 April 2022, SBY menyindir isu wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan penundaan Pemilihan Umum 2024, yang menurutnya sudah kerap dikeluarkan oleh pihak pihak baru-baru ini.

 

Ia beralasan bercermin pada pengalamannya sebagai presiden, SBY meminta kadernya untuk terus memperjuangkan wacana tersebut agar tidak dilaksanakan.

 

“Nilai-nilai utama demokrasi seperti supremasi, konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan, dan checks and balances itu nilai yang penting dijaga. Ketika saya mengemban amanat sebagai presiden, saya sangat sadar dan mengerti bahwa kekuasaan presiden tidak terbatas. Artinya dibatasi," kata SBY.

 

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga ikut menambahkan, bahwa kekuasaan memang merupakan hal yang sangat menggoda. Namun, menurut dia, konstitusi jelas membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode.

 

“Untuk itu, pemimpin, penguasa yang lupa turun tahta, maka rakyat akan mengoreksinya dan pada akhirnya juga mundur, tapi tanpa rasa hormat,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan itu, AHY mengapresiasi pernyataan Jokowi bahwa Presiden Jokowi baru-baru ini meminta para menterinya untuk tidak menyuarakan wacana penundaan pilkada. Saat itu, Jokowi menegaskan bahwa Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Akan tetapi dia (AHY) menyayangkan Jokowi tidak sejak awal menyuarakan hal tersebut.

 

"Tapi yang disayangkan, mengapa penjelasan semacam itu muncul setelah timbul kegelisahan, keresahan bahkan kemarahan dan kekisruhan di sana-sini. Sekali lagi, ini sebenarnya tidak perlu dan seharusnya energi bangsa ini difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi," ungkapnya.

(RS)