Kemenkop UKM Perlu Evaluasi Penyaluran BPUM

EKSKLUSIF.CO - Anggota Komisi VI DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti berharap agar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dapat menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) secara tepat sasaran. Haeny mengatakan perlu evaluasi dan pemantauan (monev) lebih lanjut memastikan BPUM disalurkan tepat peruntukkannya.

 

"Kami dari Komisi VI DPR berharap Kemenkop UKM ini akan dikembangkan secara detail, apakah bantuan ini akan memperkuat bahwa dana-dana tersebut dilakukan untuk mempertahankan dan lebih memproduktivitaskan pelaku UKM," jelas Haeny saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke (21/10 /2021). Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Kemenkop UKM, Komsi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), PT. Pegadaian, dan PT. Pupuk Indonesia.

 

Ia menambahkan, dengan adanya BPUM dapat menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi pelaku UMKM. Haeny menyarankan agar monev dari penyaluran BPUM ini, tidak hanya dilakukan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), namun juga oleh Kemenkop UKM itu yang hasilnya diinformasikan kepada daerah.

 Baca Juga: Anggota DPR Nilai Peraturan Pemerintah Tes PCR Pesawat Beratkan Rakyat

"Dengan tersampaikannya data-data tersebut ke daerah, maka diharapkan daerah dapat turut menyukseskan program BPUM agar tepat sasaran," tandas Haeny.

 

Di sisi lain, politik Fraksi Partai Golkar itu juga menilai salah satu persyaratan penerima BPUM, yaitu harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dinilai belum bisa berjalan semestinya.

 

"Bagaimana pengisian dan kewajiban sebagai wajib pajak, khususnya pelaku usaha mikro, meski tidak semuanya, masih ada yang belum mampu," papar Haeny.

 

Oleh karena itu, sambung Haeny, selain menyalurkan dana-dana strategis, DPR bersama pemerintah akan bersinergi dalam melakukan penguatan dan keberpihakan terhadap para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, hingga menyentuh aspek-aspek non-keuangan (Financial)

 

"Untuk di provinsi Bali, kita berharap Bali ini bisa dijaga bersama. Agar persaingan diantara para pelaku usaha, baik wisata kuliner, bisa dilakukan, sehingga menjaga keberlanjutan dari pelaku usaha itu sendiri," tutup Haeny.

(Remon.S)