China - Taiwan memanas, Joe Biden "Ingatkan" Xi Jinping

Joe Biden (kiri) saat masih melihat Wapres AS bertemu Presiden China Xi Jinping dalam satu kesempatan di Balai Agung Rakyat China di Beijing pada 2011. (ANTARA/HO-China Daily/mii)

EKSKLUSIF.CO - Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng mengatakan ketegangan militer dengan China berada pada titik terburuknya dalam 40 tahun. Pernyataan itu dikeluarkan setelah 56 jet China menerobos wilayah udara Taiwan pada Senin (4/10/2021), sehingga total jumlah pesawat yang masuk dalam empat hari terakhir menjadi 148 jet.

Dilansir The Straits Times, Chiu dalam sesi dengar pendapat dengan parlemen mengatakan bahwa semakin banyak angkatan udara China yang melakukan provokasi. Kondisi ini membuat ancaman untuk melepaskan serangan pertama semakin besar.

“Bagi saya sebagai seorang militer, ancaman ada di depan saya,” katanya kepada komite parlemen pada Rabu (6/10/2021).

Dia menjelaskan, provokasi China membuat modernisasi alutsista Taiwan semakin mendesak. Dalam pertemuan itu, parlemen juga mengkaji belanja militer khusus sebesar 240 miliar dolar Taiwan (sekitar Rp 122 triliun) untuk pengembangan senjata dan alutsista dalam negeri.

Menurutnya, China sudah memiliki kemampuan untuk menyerang Taiwan dan mampu melakukan invasi skala penuh pada tahun 2025.

“Pada 2025, China akan membawa biaya dan pengurangan ke titik terendah. Ia memiliki kapasitas sekarang, tetapi tidak akan memulai perang dengan mudah, harus mempertimbangkan banyak hal lain,” terang dia.

Sementara itu, pada Selasa (5/10/2021), Presiden AS Joe Biden berbicara dengan Presiden China Xi Jinping terkait ketegangan di Taiwan. Ini pertanda bahwa Negara Paman Sam yang merupakan negara mitra yang juga pemasok militer utama Taiwan tidak tinggal diam menanggapi kampanye militer China itu.

"Saya sudah berbicara dengan Xi tentang Taiwan. Kami setuju, kami akan mematuhi perjanjian Taiwan. Kami menjelaskan bahwa saya tidak berpikir dia harus melakukan apa pun selain mematuhi perjanjian,” ungkap Biden.

Uraian tersebut tampaknya merujuk pada kebijakan satu China. Dengan kata lain, Washington tetap di jalur untuk tidak menjalin hubungan diplomatik formal dengan Taiwan.

Akan tetapi dipihak China, Taiwan adalah wilayah separatis yang ingin memisahkan diri. Sedangkan bagi Taiwan, mereka adalah negara demokrasi yang merdeka dan layak untuk merdeka. 

Seperti dilansir Reuters, rancangan proposal pengeluaran Kementerian Pertahanan Taiwan mengalokasikan 64 persen anggaran untuk senjata anti kapal, seperti sistem rudal darat. Taipei juga berencana untuk memproduksi secara massal rudal dan kapal performa tinggi buatan dalam negeri.

Dalam pembukaan proposal, kementerian menyoroti peningkatan pengeluaran militer China, terutama untuk pesawat tempur canggih dan kapal perang amfibi.

"Ancaman dan provokasi militer bahkan lebih dari sebelumnya," katanya, seraya menambahkan bahwa setiap krisis kemungkinan akan meningkat dengan cepat.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membela negaranya. Dia juga memperingatkan bahwa jatuhnya Taiwan akan menyebabkan kekacauan regional, karena menandakan kekalahan demokrasi atas otoritarianisme.