Tito Minta Kepala Daerah Tingkatkan Belanja Pelayanan Publik

Eksklusif.co - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mengurangi belanja pegawai, yaitu belanja yang manfaatnya dirasakan langsung oleh perangkat daerah, tetapi tidak dirasakan langsung oleh masyarakat luas, seperti administrasi umum, operasional dan pemeliharaan, pegawai atau personalia sampai dengan biaya perjalanan dinas. 

Mendagri mengingatkan kepala daerah agar meningkatkan belanja untuk pelayanan publik atau belanja yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Kurangi belanja aparatur, perbanyak betul belanja yang manfaatnya langsung ke masyarakat,” ujarnya dalam Pembukaan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Senin (13/09/2021).

Menurut Tito, pandemi COVID-19 mengajarkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan pada sektor produktif yang berdampak langsung dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum.

Pandemi juga memberikan bukti bahwa banyak kegiatan atau pertemuan dapat dilakukan secara virtual, namun tetap menghasilkan output yang produktif.

Dengan begitu, anggaran aparatur juga bisa ditekan. Sebaliknya, anggaran bisa dialihkan untuk menyelesaikan masalah di daerahnya masing-masing.

Ia mencontohkan masalah sampah dan pengelolaannya, anggaran yang semula dialokasikan untuk belanja aparatur bisa dialihkan untuk membentuk tim yang khusus menangani sampah pada malam hari. Dengan begitu, diharapkan setiap pagi kawasan tersebut bersih dan bebas sampah.

“Tergantung masalahnya apa, jika masalahnya misalnya kotoran, upayakan buat tim untuk mengelola daerahnya sehingga bersih bebas sampah,” ujarnya.

Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah memperhatikan alokasi anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menegaskan, pengalokasian itu bukan hanya formalitas, tetapi dilakukan dan disalurkan sesuai anggaran, dan dirasakan manfaatnya.

“Perbanyak juga belanja-belanja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen minimal, itu wajib, tapi tolong dipelototin lagi,” katanya.