RUU APBN 2022 sah sebagai undang-undang, Sri Mulyani ucapkan terima kasih pada anggota DPR atas dukungannya

Eksklusif.co - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR untuk menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR ke-6 Masa Sidang I Tahun Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/30). 09).

APBN 2022 ini dinilai menjadi ketetapan instrumen paling penting dalam mendukung pemulihan ekonomi, melanjutkan reformasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19.

 

“Pemerintah menyadari bahwa peran APBN yang antisipatif dan fleksibel dalam merespon kebutuhan intervensi di bidang kesehatan, perlindungan masyarakat, dan dukungan dunia usaha menjadi faktor yang sangat menentukan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mewakili Presiden menyampaikan pendapat akhir pemerintah dalam rapatparipurna.

 

Ia mengatakan upaya pemulihan dilakukan agar proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,2%. Perkiraan tersebut dinilai cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural, serta kewaspadaan terhadap risiko ketidakpastian kinerja ekonomi ke depan.

 

Menurutnya, kinerja ekonomi pada tahun 2022 akan ditopang oleh pemulihan konsumsi masyarakat, investasi, dan juga perdagangan internasional.

 

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah mendukung pemulihan ekonomi dan sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi sehingga dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pada tahun 2022. Pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja sehingga angka kemiskinan diharapkan dapat terus  menurun menjadi 8, 5-9%, tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3%, dan gini rasio atau rasio ketimpangan akan turun menjadi 0,376-0,378. Sementara itu, indeks pembangunan manusia akan meningkat dari 73,41 menjadi 73,46.

 

Dalam menstimulasi perekonomian dan target pembangunan, postur APBN 2022 meliputi pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.846,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.714,2 triliun, sehingga defisit Rp868 triliun atau 4,85% PDB. Secara bertahap, defisit APBN akan diturunkan dari 6,14% pada tahun 2020 menjadi 5,7% dari PDB pada tahun 2021, dan untuk tahun depan 4,85% dari PDB.

 

“Ini menggambarkan upaya secara konsisten di dalam menjaga kesehatan APBN meskipun APBN menjadi garda terdepan dan bekerja luar biasa keras,” tandas nya.

 

Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kerjasama seluruh anggota DPR sehingga proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan RUU APBN 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

 

“Kita upayakan agar masyarakat terus dilindungi dan pulih kembali. Kita akan terus berupaya agar perekonomian pulih dan kuat kembali. Kita akan berusaha agar APBN pulih dan sehat kembali,” pungkasnya.

(remon.s)