Eksklusif.co - Pemerintah Provinsi dan DPRD Jabar menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
Kesepahaman tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan pimpinan DPRD Jabar dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu (22/9/2021) malam.
Gubernur mengatakan, KUA-PPAS akan menjadi dasar penyusunan APBD revisi tahun 2021. Penyusunan kali ini hampir sama dengan tahun sebelumnya yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19.
''Sehingga target yang ditetapkan harus disesuaikan dengan dampak pandemi COVID-19,” kata Ridwan Kamil.
Selain itu, juga terdapat kebijakan Pemerintah Pusat terkait penggunaan besaran alokasi penerimaan transfer pusat, gelombang kedua COVID-19, pelaksanaan PPKM di Jawa-Bali, serta perimbangan anggaran tahun lalu yang digunakan untuk tahun berjalan yang mendorong penyesuaian.
“Penyesuaian anggaran masih terus dilakukan hingga saat ini,” kata Ridwan Kamil.
Pemprov Jabar juga sudah dua kali menggeser APBD 2021 yang dituangkan dalam dua Pergub tentang penjabaran APBD 2021.
Gubernur mengatakan ada tujuh faktor yang melatarbelakangi penyusunan perubahan KUA-PPAS 2021, yakni perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA karena tidak tercapainya proyeksi pendapatan asli daerah (PAD).
Kemudian dilakukan penyesuaian terhadap beberapa hal yaitu indikator makro ekonomi, target dan indikator kinerja, program dan kegiatan dan besaran anggaran sesuai dengan PMK terkait dana transfer pusat.
Kemudian pergeseran penghapusan penambahan karena refocusing dan realokasi anggaran. Penambahan alokasi anggaran yang tidak terduga untuk penanganan COVID-19, serta penggunaan sisa kelebihan anggaran berdasarkan audit laporan keuangan yang telah direview oleh BPK.
%20Moeldoko%20bersama%20istri.jpg)
No comments:
Post a Comment